ABSTRACT : KTSP is
operational curriculum structured and implemented by each education
unit. KTSP structuring base is Law No. 20 of 2003 on National Education
System. Regulation No. 19 of 2005 concerns Standard National Education,
Standard Content, Standard Graduation Competency, KTSP Structuring
Guideline of BSNP. KTSP enforcement stages of Education Unit could start
from 2006/2007. Education Unit must apply no later than education year
of 2009/2010, Education Unit, which has implemented curriculum trial of
2004 could completely start from all class levels of 2006/2007 teaching
year. This study objective was to identify how success of KTSP policy
implementation in Palembang City. In order to achieve the study
objective, I tried to discuss Palembang City Government Readiness to
Implement Education Unit Level Curriculum at Education Unit and efforts
made by the Palembang City Government to make KTSP implementation
successful. Methods used in this study were descriptive-qualitative
methods. Data were collected by technique of Interview with all parties
and institutions associated with KTSP implementation activities in
Palembang City. Results of study, based on field observation, indicated
that KTSP in Palembang City has been implemented by all schools.
However, there were still schools which have not implemented it because
of fund, instrument and infrastructure, teacher qualification and
competency (human resources) factors. Because KTSP policy implementation
was fully given to schools. There were still schools which have not
fully implemented the KTSP policy, teachers still combined both KBK and
KTSP curriculums. Thus, the KTSP implementation in schools was said
successful if the schools have applied Law No. 14 of 2005, which
obligated teachers and lecturers to have S1 minimum certification. Fund
allocation, associated with teaching-learning process activity,
increased; and all parties concerned with KTSP policy formulation were
involved; teacher prosperities, such as, teacher benefit, subsidy,
special benefit for remote region teachers and increasing school
instruments and infrastructures, teacher qualification and competency,
fund and school-operational facilities, increased. Keywords: Public
policy, policy implementation.
INTISARI :
Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional
yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.
Landasan dalam penyusunan KTSP adalah Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Panduan
penyusunan KTSP dari BSNP. Tahapan pemberlakuan KTSP Satuan pendidikan
dapat mulai tahun ajaran 2006/ 2007, Satuan pendidikan harus sudah
menerapkan paling lambat tahun ajaran 2009/ 2010, Satuan pendidikan yang
sudah melaksanakan ujicoba Kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat mulai
pada semua tingkatan kelas tahun ajaran 2006/ 2007. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberhasilan implementasi kebijakan
KTSP di Kota Palembang. Dalam rangka mencapai tujuan penelitian
tersebut, penulis berupaya membahas kesiapan pemerintah Kota Palembang
dalam melaksanakan KTSP dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah
Kota Palembang untuk mensukseskan penelitian ini melalui pelaksanaan
KTSP. Metode yang digunakan dalam pendekatan deskriptif kualitatif.
Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan semua pihak dan
instansi yang terkait dengan kegiatan pelaksanaan KTSP di Kota
Palembang. Hasil penelitian berdasarkan pengamatan penulis di lapangan
menunjukkan bahwa, Pelaksanaan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan) di Kota Palembang sudah dilaksanakan oleh semua sekolah.
Tetapi masih ada sekolah yang belum mampu melaksanakannya dikarenakan
oleh faktor dana, sarana dan prasarana, kualifikasi dan kompetensi guru
(SDM). Karena Kebijakan KTSP sepenuhnya pelaksanaannya diserahkan kepada
sekolah. Masih ada sekolah belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan
KTSP, tenaga pengajar masih menggabungkan diantara kedua kurikulum KBK
dan KTSP. Dengan demikian Pelaksanaan KTSP pada sekolah dikatakan
berhasil apabila sekolah telah menerapkan Undang-Undang No. 14 Tahun
2005 yang mengharuskan guru dan dosen untuk memiliki sertifikasi minimal
S1. Meningkatkan alokasi dana yang berkaitan dengan kegiatan proses
belajar mengajar, serta semua pihak yang berkepentingan dalam merumuskan
kebijakan KTSP ikut terlibat, meningkatkan kesejahateraan guru, seperti
tunjangan gaji guru, pemberian subsidi, tunjangan khusus untuk guru
daerah terpencil dan meningkatkan sarana prasarana sekolah, kualifikasi
dan kompetensi guru, dana serta fasilitas operasional sekolah. Kata
Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan.
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF
